Perkembangan Proses Penyelenggaraan  Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perkembangan Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949

Pada periode tersebut terbentuk negara Republik indonesia merupakan kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik dan presiden berkedaulatan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Adapun, sisitem pemerintahannya  yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial.

Dalam periode ini yang digunakan sebagai landasan adalah Undang undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam praktiknya belum bisa digunakan dan dilaksanakan secaramurni dan konsekuen. Hal tersebut dikarenakan bangsa indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya.

Pada waktu itu semua kekuatan negara difokuskan pada upaya memepertahankan kmerdekaan, yang baru saja diperoleh, dari rongrongan kekeuatan asing yang ingin kembali merebut dan menjajah bangsa indonesia. Dengan demikian, walaupun terdapat Undang Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru bisa diwujudkan hanya presiden, wakil presiden, serta paramentri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat.

Adapun, departemen yang terbentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang abru dibentuk terdiri atas delapan wilayah yang terdiri dari Jawa Barat, JawaTengah, JawaTimur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda kecil.

Kondisi di atas didasarkan pada Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR atau DPR Republik Indonesia belum memanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan.

Lembaga tinggi negara lain yang telah dsebutkan di dalam Undang Undang Dasar 1945 misalnya, MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ), DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ), DPA ( Dewan Pertimbangan Agung ), BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ), serta MA ( Makamah Agung ) belum bisa diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan Undang Undang.

Untuk mengatasi hal tersebut, Undang Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal IV Aturan Peralihan menyatakan bahwa Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) dan Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ) dibentuk berdasarkan Undang Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

Pasal IV Aturan Peralihan ini secara langsung memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada Presiden. Dengan kata lain, Kekuasaan Presiden meliputi kekuasaan pemerintah negara ( eksekutif ), menjalankan kekuasaan MPR dan DPR ( legeslatif ) dan menjalankan tugas DPA.

Suatu kekeuasaan atau wewenang yang sangat besar diberikan kepada presiden hanya untuk sementara waktu saja, agardalam peneyelenggaraan negara bisa berjalan lancar. Oleh sebeb itu, PPKI dalam Undang Undang Dasar 1945 mencantumkan sua ayat Aturan Tambahan yang menegaskan sebagai berikut :

( 1 ) Dalam enam bukan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala al yang ditetapkan dalam Undang - Undang Dasar.

( 2 ) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang Undang Dasar.
Baca selengkapnya

Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkatan kewajiban warga negara.


Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan tersebut sudah sering didengar. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah adanya faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiabn warga negara. Apabila faktor penyebab tidak ada, maka pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir dan dihilangkan.

Berikut upaya upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagi berikut :


a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis wajib dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para pejabat penegak hukum wajib memenuhi kewajibannya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari tindakan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakan hukum.

b. Mengoptimalkan peran seluruh lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam rangka penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ), Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ), serta Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan ).

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menghindari terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seorang warga negara oleh pemerintah.

d. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan seluruh lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.

e. Meningkatkan persebarluasan berbagai prinsip mengenai kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal ( sekolah atau perguruan tinggi ) maupun non – formal ( berbagai kegiatan keagamaan dan kursus ).

f. Meningakatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

g. Meningkatkan kerja sama yang harmonis dan rukun antar kelompok masyarakat atau golongan dalam masyarakat agar bisa saling menghormati keyakinan dan penadapat masing-masing pihak.

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga melakukan penanganan terhadap berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oelh berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi utama untuk menegakan hukum, contohnya seperti berikut :

a. Kepolisian melakukan penanganan kasus yang berkaitan degan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk memperoleh rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum ( pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya ) serta tindak pidana pelaku terorisme. Tidak hanya itu, kepolisian juga melakukan penanganan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.

b. Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) melakukan penanganan kasus yang berkaitan dengan gerakan Separatisme, ancaman keamanan dari luar dan lain-lain.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), melakukan penanganan terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

d. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis berdasarkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Dalam hubungannya dengan penegakan hhak dan kewajiban warga negara, Pancasila mengajarkan :

a. Sesuangguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta.

b. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mendapat anugerah – Nya berupa kehidupan, kebebasan dan harta milik.

c. Sebagai makhluk yang memiliki martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya, seperti :
  1. Berterima kasih, berbakti dan bertaqwa kepada – Nya.
  2. Mencintai sesama manusia.
  3. Memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik sesuatu.
  4. Menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku.


Baca selengkapnya

Pola Hubungan Internasional

Makna Hubungan Internasional

Apabila suatu negara tidak pernah dan tidak saling membangun hubungan dengan negara yang lain maka, negara tersebut dapat dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan bangsa yang ada diseluruh dunia. Hal tersebut dapat merugikan seluruh kehidupan bangsa dan masyarakat yang ada didalamnya. Bangsa Indonesia tidak bisa berinteraksi dengan bangsa lain atau sesamanya yang berada di negara lain. Selain itu, bisa mengakibatkan buta teradap suat hal yang  telah terjadi di negara lain yang pada hakikatnya adalah suatu sumber pengetahuan untuk seluruh warga.


Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah salah satu jawaban bagi suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekuarangan dalam suatu bidang, contohnya suatu negara mengalami kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka bisa melalui hubungan internasional negara tersebut bisa mengatasi masalah tersebut dengan meminta bantuan dari neara lain. Contoh lain, adalah dengan adanya jalinan kerjasama antara indonesia dengan organisasi ASEAN. Oleh sebab itu, hubungan internasional memiliki kedudukan yang amat sangat penting dalam suatu kehidupan suatu negara yang beradab.

Berhubungan dengan hal tersebut, secara umum hubungan internasional merupakan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi seluruh hubungan yangterjadi dengan melampaui beberapa batas ketatanegaraan. Konsepsi dalam hubungan internasioanal oleh para ahli sering sianggap sama atau sering dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri serta politik internasional. Ketiga konsep  tersebut sebenarna mempunyai makna yang slaingberbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi juga memiliki persamaan ang cukup mendasar dalam hal ruang lingkup yang sama-sama melampaui beberapa batas negara yaitu ( lingkup internasional ).

Lebih jelasnya, pengertian dari ketiga konsep tersebut antara lain sebagai berikut ini :
a. Politik Luar Negeri, merupakan seperangkat cara yangharus dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dengan memiliki tujuan untuk tercapainnya tujuan suatu negara serta kepentingan nasional negara yang berkaitan.
b. Hubungan Luar Negeri, merupakan keseluruhan hubungan yang telah dijalankan oleh suatu negara dengan seluruh pihak yang tidak tunduk pada suatu kedaulatan.
c. Politik Internasional, merupakan politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau seluruh negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional.

Komponen dalam Hubungan Internasional

Beberapa Komponen yang wajib dimiliki atau yang harus ada dalam suatu hubungan internasional antara lain sebagai berikut :
a. Politik internasional atau ( international politics ).
b. Studi mengenai peristiwa internasional atau ( the study of foreign affair ).
c. Hukum internasional atau ( international law ).
d. Organisasi Administrasi Internasional atau ( international organiziation of administration ).
Baca selengkapnya

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Suatu pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak bisa menikmati dan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh Undang Undang Dasar.

Pelanggaran hak warga negara adalah suatu akibat dari adanya peaaian dan pengingkaran terhadap suatu kewajiban, baik yang dilakukan oleh suatu pemerintah atau dilakukan oleh warga negara itu sendiri.

Contohnya, terjadinya kemiskinan yang terus menimpa sebagian besar masyarakat indonesia, yang disebabkan karena adanya dari pemerintah ketika melaksanakan program pembangunan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, atau juga bisa disebabkan oleh adanya perilaku warga negara itu sendiri yang mempunyai rasa malas untuk bekerja atau tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka hidup dalam garis kemiskinan.

Suatu pelanggatan hak dan pelanggaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor sebagi berikut ini :


a. Sikap egois yang terlalu mementingkan diri sendiri

Sikap egois bisa menebabkan seseorang untuk terus menuntut haknya, tapi disisi lain kewajibannya selalu diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois ini bisa menghalalkan segala cara untuk bisa memperoleh apa yang diingkan agar haknya bisa terpenuhi, meskipun cara yang dilakukan bisa melanggar hak orang lain.

b. Rendahnya kesadaran dalam berbangsa dan bernegara

Hal tersebut jika dibiarkan terus menerus bisa menyebabkan seseorang yang melakukan pelanggran bisa berbuat sesuka hati. Pelaku tidak mau tahu bahwa terdapat orang lain yang memiliki hak yang harus dihormati. Sikap acuh tak acuh ini bisa menyebabkan adanya penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara.

c. Sikap tidak toleran

Sikap ini bisa berakibat timbulanya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain ya ng ada disekitarnya.

d. Penyalahgunaan kekuasaan

Pada suatu masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan yang dimaksud di sini tidak hanya menjurus kepada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bisa dalam bentuk kekuasaan lainnya yang terdapat dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak peduli dengan hak pegawainya jelas sangat melanggar suatu hak warga negara. Maka dari itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.

e. Tidak tegasnya aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum yang tidak bisa bertindak tegas terhadap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentu bisa mendorong timbulnya suatu pelanggaran hak dan kewajiban warga negara lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas bisa menjadi penyebab bagi munculnya berbagai kasus lain.

Para pelaku pelanggaran tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak memperoleh sanksi yang tegas atas perbuatanya tersebut. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, sehingga mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

f. Penyalahgunaan teknologi

Padaera globalisasi kemajuan teknologi bisa memberikan pengaruh positif, akan tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan bisa memicu timnulnya kejahatan.

Contohnya adanya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut merupakan bukti, bahwa kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan dengan baik tentu ini merupakan pelanggaran hak warga negara.
Baca selengkapnya

Konsep Negara Kesatuan ( Unitarisme )

Konsep negara kesatuan, menurut C. F Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution ( 1963 : 84 ), negara kesatuan merupakan bentuk negara yang wewenang legeslatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legeslatif nasional.


Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat bisa menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada daerah yang berdasarkan hak otonomi, akan tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada dipegang oleh pemerintahan pusat.

Pendapat C. F Strong ini bisa dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara yang besusunan tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerah kekeuasaanya. Pemerintahan pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik kekuasaan dalam ataupun kekeuasaan dari luar.

Hubungan antara pemerinah pusat dengan rakyat dan daerahnya bisa dijalankan seacar langsung. Dalam suatu negara kesatuan hanya terdapat satu parlemen. Sama halnya dengan pemerintahan, yakni pemerintahan pusatlah yang memegang kendali kekuasaan  atau wewenang tertinggi dalam berbagai aspek pemerintahan.

Negara kesatuan memiliki dua buah sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam suatu negara kesatuan bersistem sentralisasi, seluruhnya diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, sedangkan daerahnya hanya menjalakan berbagai perintah dan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat.

Daerah tidak memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan peraturan sendiri atau mengurus sisitem rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam suatu negara kesatuan yang bersistem desentralisasi, daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri ( otonomi, swatantra ).

Untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat di daerah, terdapat parlemen daerah. Akan tetapi, pemerintahan pusat tetap memegang penuh kekuasaanya yang tinggi.

Negara kesatuan juga sering disebut sebagai negara unitaris, unity dan sebagainya, yang berarti negara tunggal ( satu negara ) yang monosentris ( berpusat satu ). Dalam suatu negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legeslatif yang berlaku untuk berbagai wilayah negara.

Hakikatnya negara kesatuan yang sebenarnya merupakan kedaulatan tidak terbagi-bagi baik ke luar ataupun ke dalam dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi.

Karkteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah mempunyai tekad yang sama, bahwa negara indonesia akan eksis pada dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakan tersebut dicerminkan dalam berbagai rapat Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) serta Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) dalam merancang susunan konstitusi atau Undang Undang Dasar yang tertinggi dalam suatu negara.

Soepomo dalam sidang BPUPKI, menghendaki terbentuknya negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal tersebut antaralain seperti yang telah dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya memerlukan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).

Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 ( lima ) alasan berikut :
a. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan indonesia.
b. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme.
c. Tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehinga tidak terdapat tenaga di daerah untuk membentuk negara federal.
d. Berbagai wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya.
e. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat indonesia kuatapabila sebagai negara kesatuan.
Baca selengkapnya

Teori Tujuan Negara Republik Indonesia

Teori Tujuan Negara


Setiap manusia memiliki sebuah tujuan dalam menjalankan kehidupanya. Begitu pula dengan adanya negara selaku sebuah organisasi manusia, memiliki tujuan ketika negara tersebut didirikan. Dengan kata lain suatu negara yang tumbuh dan berkembang di dunia memiliki tujuan yang hendak diraih dan menjadi motivasi dari didirikannya negara yang bersangkutan. Tujuan negara sangat erat kaitannya dengan organisasi negara yang bersangkutan. Tujuan negara adalah pedoman untuk mengerahkan seluruh kegiatan aktivitas negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan seluruh rakyatnya.

Pada saat ini terdapat berbagai macam perspektif mengenai tujuan negara. Berkaitan dengan hal tersebut para ahli mengemukakan berbagai rumusan tujuan negara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berikutini ditetapkan teori mengenai tujuan negara yang dikemukakan oleh para ahli.


a. Teori Plato

Terori Plato mengatakan bahwa negara yang memiliki tujuan memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

b. Teori Negara Kekuasaan

Terdapat sua tokoh yang menganut teori Negara Kesatuan, yakni Shang Yang dan Nicholo Machiavelli. Menurut Shang Yang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut bisa diraih dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, disiplin dan bersedia menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi sehingga negara akan kuat. Namun sebaliknya, apabila seluruh rakyat harus lemah sehingga tunduk dengan negara. Sependapat dengan Shang Yang, Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan dan kesejahteraan rakyatnya.

c. Teori Teokratis ( Kedaulatan Tuhan )

Menurut teori teokratis, tujuan negara adalah suatu hal untuk mencapai pengidupan dan khidupan yang aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya harus hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Di antara para filusuf yang menganut teori tersebut adalah Thomas Aquinas dan Agustinus.

d. Teori Negara Polisi

Berdasarkan teori negara polisi, negara yang memiliki tujuan semata-mata hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara serta pelindung hak serta kebebasan warganya. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Di sisi lain, suatu negara tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Teori tersebut digulirkan oleh Immanuel Krabbe.

e. Teori Negara Hukum

Dalam pendangan teori Negara Hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan seluruh alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Seluruh orang tanpa terkecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara tersebut. Teori ini diglirkan oleh krabbe.

f. Teori Negera Kesejahteraan

Tujuan negara menuntut teori ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat untuk meraih tujuan bersama, yakni suatu tatanan masyarakat yang didalamnya terdapat kebahagian, kemakmuran dan keadilan sosial bagi semua rakyat negara tersebut. Teori ini dicetuskan oleh Mr. Kranenburg.
Baca selengkapnya

Hubungan Internasional bagi Bangsa Indonesia

Suatu bangsa yang merdeka tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Untuk menjaga keberlangsunagn hidup dan mempetahankan kemerdekaannya suatu negara memerlukan dukungan dari negara lain. 

Dalam upaya memperoleh dukungan tersebut suatu bangsa harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Contohnya, ketika awal dari kemerdekaan Bangsa Indonesia memerlukan pengakuan dan dukungan dari negara lain. 


Oleh sebab itu, para pendiri negara harus menjalin suatu hubungan dengan beberapa bangsa yaitu, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir dan sebagainya. Maka, kemerdekaan negara Indonesia memperoleh dukungan dari negara lain di dunia.

Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui, baik secara de facto maupun de jure oleh negara lain. Dibutuhkannya suatu kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain dkarenakan faktor-faktor berikut :

a. Faktor Internal
Faktor internal aitu, adanya kekhawatiran terancam terhadap kelangsungan hidupnya baik melewati kudeta maupun intervensi dari negara lain.

b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah terdapat ketentuan hukum alam yang tidak bisa dipungkiri bahwa suatu negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dan dukungan dari negara lain. Ketergantungan ntersebut terutama dalam upaya memecahkan beberapa masalah ekonomi, hukum, politik, sosial budaya, pertahanan serta keamanan.

Ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua bidang, yakni :
1. Bidang Publik, yang meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanaan serta keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional dan kejahatan internasional.
2. Bidang Privat, yaitu bidang yang meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan dan turisem ( keparwisataan ).

Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa indonesia dapatdilihat dari beberapa kebijakan politik luar negeri  indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina suatu hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif yangdiabadikan bagi kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan hubungan internasional bangsa indnesia ditujukan untuk meningkatkan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional dan multilateral melalui berbagai macam forum yang sesuai dengan kepentingan dan kempuan nasional. Selain itu, untuk bangsa indonesia suatu hubungan internasional diarahkan untuk beberapa hal berikut ini :

a. Membentuk satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis.
b. Membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Membentuk satu hubungan persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan seluruh negara di dunia, terutama sekali dengan beberapa negara Afrika dan Asia atas dasar kerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna.
d. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
e. Mendapatkan berbagai barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang itu tidak ada atau belum dihasilkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
f. Meningkatkan perdamaian internasonal karena hanya dalam keadaaan damai, Indonesia bisa membangun dan mendapatkan berbagai syarat yang dibutuhkan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
g. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yangtersimpul dalam Pancasila, dasar negara dan falsafat bangsa indonesia.
Baca selengkapnya